TOPIKPOST.COM – Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko menegaskan pihaknya keberatan atas penetapan tersangka 2 orang militer dalam kasus pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI, Henri Alfiandi (HA) dan Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC) sebagai tersangka.
“Dari tim kami terus terang keberatan itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya yang militer,”
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Usai Pidato di MPR, Prabowo Dihadapi Kasus Anggota Gerindra Tersangka KPK
KPK OTT Immanuel Ebenezer, Momentum Bersihkan Birokrasi Sertifikasi K3
KPK Buka Kemungkinan Panggil Istri Menteri UMKM Terkait Perjalanan ke Eropa
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri,” ungkap Marsda TNI Agung Handoko dalam konferensi pers di Mabes TNI, Jumat, 28 Juli 2023.
Baca artikel lainnya di sini: Presiden Jokowi Tanggapi Kasus Dugaan Suap Pengadaan Alat Deteksi Korban Reruntuhan di Basarnas
Agung Handoko menyebut baru menerima informasi KPK melakukan OTT terhadap sejumlah orang terkait kasus suap proyek di Basarnas dari pemberitaan media.
Baca Juga:
Nusron Wahid Tanggapi Laporan MAKI ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Lahan di Laut
Setelah itu, Agung Handoko mengaku mengirimkan tim ke KPK untuk berkoordinasi.
“Tim Puspom TNI (hadir) rapat gelar perkara, yang pada saat gelar perkara tersebut akan diputuskan.”
“Bahwa seluruhnya yang terkait pada saat OTT tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah cukup,” tutur Agung Handoko.
“Namun, pada saat press conference, statement itu keluar bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdya HA ditetapkan sebagai tersangka,” imbuhnya.
Baca Juga:
Penjelasan KPK Terkait Sebanyak 52 Pejabat Kabinet Merah Putih yang Disebut Belum Serahkan LHKPN
Kendati keberatan, Agung Handoko menyatakan TNI akan mengikuti arahan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar setiap prajurit patuh pada aturan yang berlaku.
Agung Handoko memastikan setiap personel TNI yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberi sanksi.
“Pada intinya, kami seperti apa yang disampaikan Panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat pada hukum, itu tak bisa ditawar.”
“Dan bisa kita lihat, siapa pun personel TNI yang bermasalah selalu ada punishment,” tukas Agung Handoko.***
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
