TOPIKTOP.COM – Pengamat Politik Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia,.Vishnu Juwono, memberikan pandangannya terhadap Reshuffle Kabinet yang baru saja diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.
Dalam keputusan strategis ini, Presiden Jokowi mengangkat Armand Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, menggantikan Syahrudin Yasin Limpo dari Partai Nasdem karena dugaan kasus korupsi.
Kemudian mempromosikan Letnan Jenderal Agus Subianto dari posisi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (WaKASAD) menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).
Reshuffle Kabinet ini tampaknya mencerminkan usaha Presiden Joko Widodo untuk mengkonsolidasikan otoritasnya.
Baca Juga:
Terbakar Api Cemburu, Seorang Sùami Tusuk Teman Laki-laki Istri Siri hingga Tewas di Rumah Kontrakan
Dengan mengangkat figur-figur yang memiliki loyalitas kuat kepadanya tanpa harus membagi loyalitas kepada partai politik tertentu.
Langkah ini menjadi sangat penting mengingat Pemilihan Umum yang sebentar lagi akan memasuki masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Upaya ini juga menjadi lebih mendesak dengan Luhut Binsar Pandjaitan, figur yang sangat berpengaruh di Kabinet, saat ini sedang sakit dan tidak aktif dalam kabinet selama dua minggu lebih.
Armand Sulaiman, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan posisi barunya.
Baca Juga:
Bapanas Siap Sokong dengan Cadangan Pangan Pemerintah, Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Menteri Armand adalah bagaimana mendorong pemerintah terwujudnya Swasembada Pangan secara menyeluruh melalui pertanian.
Namun, ia juga akan menghadapi kritik terutama dari aktivis lingkungan terkait proyek pemerintah Food Estate yang dianggap merusak lingkungan.
Beberapa tindakan, seperti pembebasan lahan 600 hektare hutan alam di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang berpotensi memicu pelepasan 250 ribu ton emisi karbon, menjadi perhatian utama.
Selain itu, masalah tumpang tindihnya regulasi, otoritas, dan data pangan antara Kementan, Kementerian Perdagangan, Badan Pengelola Statistik, serta berdirinya Badan Pengelola Pangan Nasional, semakin menambah kompleksitas masalah dalam mencapai Swasembada Pangan.
Baca Juga:
Diungkap Prabowo Subianto, Tingkah Lucu Para Menteri Kabinet Saat Dampingi Jokowi Kunjungan Kerja
Lifting Minyak Bumi Dipatok Sebesar 605 ribu BOPD, Disepakati Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI
Dalam situasi politik yang semakin panas, terutama menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Menteri Armand Sulaiman diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan untuk menghindari dampak negatif terhadap rakyat miskin.
Di sisi lain, Letnan Jenderal Agus Subianto, yang kini menjabat sebagai KASAD, memiliki tanggung jawab yang sangat berat dalam memastikan keamanan teritorial di Indonesia.
Lebih dari itu, ia harus menjaga netralitas TNI Angkatan Darat (TNI AD) selama penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Masyarakat sipil dan publik akan mengawasi dengan cermat untuk memastikan netralitas TNI, terutama mengingat putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, merupakan salah satu kandidat Wakil Presiden 2024.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Menyikapi berbagai tantangan ini, Vishnu mencatat bahwa stabilitas politik dan ketersediaan pangan merupakan dua aspek krusial yang harus dijaga oleh para pemangku kebijakan yang baru diangkat.
Dia berharap bahwa Menteri Armand Sulaiman dan KASAD Agus Subianto akan dapat memenuhi tugas mereka dengan baik, menjaga stabilitas dan keamanan di Indonesia, serta memastikan kepentingan rakyat diutamakan dalam setiap kebijakan yang mereka ambil.
Vishnu pun mengingatkan bahwa era politik yang semakin panas dan mendekati Pemilihan Umum 2024 akan menuntut kepemimpinan yang kuat dan bijaksana, dengan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.***