TOPIKTOP.COM – Dewan Etik Partai Golkar memanggil dua kader yang mewacanakan digelar-nya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partai beberapa waktu lalu.
Dua kader yang dipanggil untuk diminta klarifikasi yakni ketua Umum DPN Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Lawrence Siburian dan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam.
Pemanggilan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam pada Selasa 18 Juli 2023, Ridwan menjadi pihak yang mengeluarkan pernyataan soal dorongan munaslub.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
KPK Buka Kemungkinan Panggil Istri Menteri UMKM Terkait Perjalanan ke Eropa
Isu Kemiskinan dan Siber Dominasi Sidang Pleno KTT ASEAN ke-46
CCTV Ungkap Detik-Detik Remaja Jatuh Dari Lantai Atas Gedung Lotte Avenue Mega Kuningan
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, dalam Rapat Pleno Dewan Pakar di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, hasil rekomendasi tidak memuat satupun pembahasan atau wacana soal Munaslub Golkar.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Tanggapi Soal Munaslub Partai dan Permintaan Pengunduran Diri
Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.
Baca Juga:
Diplomasi Ekonomi Indonesia – Australia, Evaluasi 5 Tahunan CEPA dan Isu Mineral Kritis
Indonesia Berpotensi Selamatkan Jutaan Nyawa, Biofarma dan Gates Foundation Kembangkan Vaksin TBC
Menurut Muhammad Hatta , Munaslub bukan forum untuk mengevaluasi program DPP. Ia mengatakan menggulirkan wacana munaslub memiliki forum dan mekanisme sendiri.
“Jadi membawa wacana Munaslub ke ruang publik, timbul pertanyaan maksudnya apa? Karena arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan,” tutur Muhammad Hatta.
Lawrence dimintai klarifikasi secara tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, sidang Lawrence dimulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
Kata Muhammad Hatta, dalam forum klarifikasi, dewan etik mempersilakan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait munaslub Golkar.
Baca Juga:
Bangun Kepercayaan Publik dan Jaga Stabilitas Politik Jadi Tantangan bagi Pemerintahan Prabowo
Sejumlah Konglomerat Korea Selatan yang Meraup Keuntungan dari Indonesia, Ini Daftar Lengkapnya
Tim Gabungan Tangkap Seekor Buaya dari Sungai Sangatta, Diduga Memangsa Bocah Usia 10 Tahun
“Kami juga memberikan masukan dan saran, agar hal itu tidak meluas menjadi ruang konflik di wilayah publik,” kata Muhammad Hatta menegaskan.
Muhammad Hatta menyatakan dewan etik memiliki wewenang untuk memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seluruh kader Golkar.
Dewan etik mendapatkan mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Muhammad Hatta mengaku, ada banyak aduan terhadap dugaan pelanggaran etik kader Golkar, namun, aduan tersebut ada yang ditindaklanjuti maupun dihentikan.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Muhammad Hatta menegaskan, setiap persoalan etik bakal diselesaikan menurut kasusnya.
Jika memang ada dugaan pelanggaran berat pada kader, sanksi terberat adalah pemecatan dari keanggotaan partai.***
